Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) melalui situs www.menpan.go.id menjelaskan penyebab penundaan CPNS Tahun 2015.

Dalam Surat yang dikirmkan oleh Menpan RB kepada seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah tentang alasan kenapa terjadinya Penundaan Penerimaan CPNS untuk Tahun 2015. Pemerintah menjelaskan beberapa point yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pembina Kepeawaian Dearah dan Pusat.
  1. Dengan ketentuan tersebut di atas setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik (e-formasi) yang memuat data antara lain : 
    a. Peta jabatan, yang sesuai dengan hasil analisis jabatan;
    b. Jumlah kebutuhan pegawai, berdasarkan hasil analisis beban kerja;
    c. Jumlah riil PNS yang saat ini tersedia;
    d. Perkiraan PNS yang akan berhenti mencapai batas usia pensiun (BUP) setiap tahunnya;
    e. Jumlah PNS yang mutasi pindah instansi;
    f. Jumlah PNS yang meninggal dunia dan berhenti di tahun sebelumnya;
    g. Jumlah kekurangan/kelebihan pegawai; 
    Hasil evaluasi entry data dalam e-formasi masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Mei tahun 2015 dapat dilihat di situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (http.//www.menpan.go.id). 
  2. Selanjutnya, perlu kami informasikan bahwa saat ini masih terdapat beberapa Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah kewajibannya yang belum menyelesaikan antara lain :
    a. Penetapan struktur organisasi dan peta jabatannya;
    b. Menetapkan kebutuhan pegawai, berdasarkan hasil penghitungan analisis beban kerja;
    c. Menyampaikan data riil jumlah PNS yang ada saat ini; 
    d. Menyampaikan perkiraan PNS yang akan berhenti karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), pindah instansi, serta meninggal dunia dan berhenti (pensiun dini);
    e. Menyampaikan kelebihan/kekurangan pegawai berdasarkan jabatan. 
  3. Memperhatikan keadaan tersebut di atas ditambah lagi beberapa Peraturan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan UU ASN belum selesai, serta dalam pelaksanaan penerimaan pegawai baru Pemerintah harus menyediakan antara lain anggaran untuk penyusunan naskah soal, biaya upload naskah soal ke dalam sistem CAT, dan biaya pelaksanaan seleksi/tes dalam jumlah yang tidak sedikit, ditetapkan kebijakan penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2015 ini dilakukan penundaan. Dikecualikan dari penundaan tersebut diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki lembaga pendidikan kedinasan, yang saat pendaftaran mahasiswa telah mendapat izin dari Menteri PAN-RB dengan ketentuan harus mengikuti dan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD), 
  4. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah belum dapat menyelesaikan proses analisis jabatan dan analisis beban kerja serta perlu melakukan perbaikan dalam penghitungan kebutuhan pegawai sebagai berikut: 
    a. Berapa kebutuhan pegawai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang;
    b. Berapa jumlah kebutuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan Pratama;
    c. Berapa jumlah kebutuhan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana;
    d. Berapa jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional tingkat Ahli jenjang Utama, Madya, Muda dan Pertama;
    e. Berapa jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional tingkat Terampil jenjang Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula;
    f. Untuk nomenklatur nama jabatan Pelaksana dapat mengikuti nama jabatan yang telah di sesuaikan pada tabel aplikasi e-formasi;
    Selanjutnya data tersebut diatas di entry dalam aplikasi e-formasi paling lambat sampai dengan akhir bulan Nopember tahun 2015. Setelah itu akan dilakukan evaluasi capaian masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berikut Salinan Surat yang dikirimkan Menpan RB kepada seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
 
Untuk Download KLIK DISINI

Semoga Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Pusat dapat bekerja lebih Optimal sehingga menjadikan Negara Indonesia lebih Maju di masa akan datang.