UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BAB I Pasal 2,3 dan 4
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 
BAB I 
KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 
Pasal 3 
Pengaturan Desa berasaskan: 
a. rekognisi; 
b. subsidiaritas; 
c. keberagaman; 
d. kebersamaan; 
e. kegotongroyongan; 
f. kekeluargaan;
g. musyawarah; 
h. demokrasi;
i. kemandirian;
j. partisipasi;
k. kesetaraan;
l. pemberdayaan; dan
m. keberlanjutan.
Pasal 4
Pengaturan Desa bertujuan:
  • a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
  • c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
  • d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
  • e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 
  • f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 
  • g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
  • h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
  • i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Baca [ BAB II KEDUDUKAN DAN JENIS DESA