Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa - Dalam rangka menjawab berbagai persoalan, salah satu grand strategi yang sangat perlu dan mendesak adalah mengatur Desa dalam level Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Argumen Historis

  • Desa merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi.
  • Semua masyarakat lokal di Indonesia mempunyai kearifan lokal secara kuat yang mengandung roh kecukupan, keseimbangan dan keberlanjutan, terutama dalam mengelola sumberdaya alam dan penduduk

ARGUMEN FILOSOFIS-KONSEPTUAL

  • Desa lebih dahulu ada sebelum tata pemerintahan di atasnya ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya.
  • Desa merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia. Artinya bahwa bangsa dan negara sebenarnya terletak di Desa, maka pengaturan Desa dalam Undang-Undang adalah sangat mendesak karena jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini akan menentukan luasnya jangkauan pengaturan mengenai Desa.
  • Undang-Undang tentang Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.

ARGUMEN YURIDIS

  • UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal 18b adanya kesatuan masyarakat hukum adat. Hal ini berarti bahwa Desa sebagai susunan pemerintahan terendah di Indonesia mempunyai identitas dan entitas yang berbeda dan perlu di atur tersendiri dalam bentuk Undang-Undang.
  • Pengakuan dan penghormatan negara terhadap Desa dalam konstitusi sebenarnya nampak jelas. Dalam penjelasan Pasal 18 disebutkan bahwa: Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgetneenschappen, seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah- daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
  • Penyerahan urusan / kewenangan dari kabupaten / kota kepada Desa sebenarnya tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Karena itu jika UU Desa disusun terpisah dari UU Pemda, hal ini akan semakin mempertegas amanat dan makna Pasal 18 UUD 1945, sekaligus akan semakin memperjelas kedudukan dan kewenangan Desa atau memperjelas makna otonomi Desa.

ARGUMEN SOSIOLOGIS

  • Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di Desa.
  • Ide dan pengaturan otonomi Desa kedepan dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi dan politik Desa.
  • Pengaturan tentang otonomi Desa dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global.

ARGUMEN PSIKOPOLITIK

  • Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di Desa.
  • Ide dan pengaturan otonomi Desa kedepan dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi dan politik Desa.
  • Pengaturan tentang otonomi Desa dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global.

RELEVANSI OTONOMI DESA

  • Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI.
  • Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan;
  • Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
  • Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
  • Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
  • Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Desa;
  • Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa;
  • Menempa kapasitas Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
  • Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.