fakta-fakta tindakan Polda Jabar yang tidak adil dan hanya membela salah satu pihak
Beritaitu.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengungkapkan fakta-fakta tindakan Polda Jabar yang tidak adil dan hanya membela salah satu pihak, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Bandung.

Menurut Sodik, sebelum kejadian, Kapolda Jabar telah mengundang beberapa ormas untuk meminta massa mengimbangi massa FPI pada hari Kamis dan hanya GMBI sebagai binaan Kapolda yang hadir.
"Polda sudah memfasilitasi apel pagi GMBI di halaman Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa" kata Politisi F-Gerindra dalam rilisnya, Selasa (17/1).
Pada hari kejadian, kata Sodik, yakni hari Kamis, Polisi membiarkan adanya anggota dan simpatisan GMBI membawa balok dan senjata tajam, padahal UU Darurat melarang hal tersebut dan itu tidak sesuai Protap Polri.

Ia juga menyatakan keheranannya, polisi melakukan pembiaran perbuatan intimidasi, ucapan penghinaan, penganiayaan dan pengerusakan mobil oleh oknum GMBI.Bahkan, lanjut Sodik, Kapolda Jabar membiarkan aksi GMBI berlangsung hingga malam hari melebihi batas waktu pukul 18.00 yang diatur oleh UU dan Polisi Jabar baru membubarkan GMBI setelah didesak oleh FPI.

Setelah adanya korban, lanjut dia, Kapolda Jabar justru hanya menengok anggota GMBI yang jadi korban di Tasikmalaya. 
"Padahal, butuh waktu sekitar 3 jam ke sana. Sementara para korban keberutalan oknum GMBI di pihak ulama dan santri yang dirawat di RSAl Islam hanya berjarak 10 menit tidak ditengok Kapolda" tekannya.
Bukan hanya itu, oknum FPI yang diduga pelaku perusakan Posko GMBI di Bogor langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. Sedangkan oknum GMBI dan simpatisannya yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaaan ulama dan santri di depan Mapolda Jabar tidak ditindak, tidak ditahan dan sampai sekarang tidak ada penjelasan dari Mapolda jabar. 

Menurut Politisi Dapil Jawa Barat ini, ada kesengajaan pemihakan opini dimana Kahumas Polda Jabar bertindak melawan hukum dan melawan instruksi Kapolri yang melarang bikin berita hoax.
"Humas Polda Jabar menulis berita hoax di website atau fanspage yang menyebutkan bahwa PW Muhamadiyah Jabar menuduh dan mengecam tindakan FPI yang anarkis. Namun, ternyata ada bantahan dari PW Muhamadiyah," ujarnya.
Sejalan dengan ketidakadilan ini, humas Polda Jabar juga tidak melakukan protap Mapolri yang menggelar konfrensi pers tentang rentetan peristiwa tersebut.
''Dengan fakta-fakta ketidakadilan ini, maka terbukti bahwa Kapolri telah salah menunjuk Irjen Anton Charlian sebagai Kapolda Jabar yang tindakannya bertentangan dengan tugas utama Polri, yakni menciptakan keamanan dan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat,'' tuturnya.
Sodik menuturkan, jika ini dibiarkan, maka sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga layak jika Kapolri Tito yang sedang berusaha membangun Polri yang berintegritas dan profesional memeriksa bahkan mencopot Irjenpol Anton Charliyan sebagai Kapolda Jawa Barat.
Sumber Berita : Website www.dpr.go.id