UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BAB V Pasal 23 sampai Pasal 24

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 24

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. tertib kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efektivitas dan efisiensi;
i. kearifan lokal;
j. keberagaman; dan
k. partisipatif.

Bagian Kesatu

Pemerintah Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua

Kepala Desa

Pasal 26

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: 
• a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
• b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
• c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
• d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
• f. membina kehidupan masyarakat Desa;
• g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
• h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
• i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
• j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
• k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
• l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
• n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: 
• a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
• b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
• c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: 
• a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
• b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
• c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
• d. menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
• e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
• f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
• g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
• h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
• i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
• j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
• k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
• l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
• m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
• n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
• o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Share this post